tulislah kebenaran! catatan pengalaman menulis buku

Standar

Gambar

(penelitian tentang apbd kota cirebon selama hampir lima tahun dilaksanakan bersama fahmina institute cirebon. berbagai kebijakan pemerintah daerah dikritisi dan diberi masukan solusi. hasil penelitian diterbitkan di dalam buleten blakasuta. kumpulan tulisan akhirnya dapat dibukukan dengan judul bukan kota wali. ditulis oleh dewi laily purnamasari)

Ancaman akan dituntut masuk penjara pernah aku, dewi laily purnamasari (beserta teman-teman) penulis buku : Bukan Kota Wali ‘Relasi Rakyat-Negara dalam Kebijakan Pemerintah Kota’ terima. Namun, dengan berbekal tawakal kepada Allah SWT, aku tak merasa takut dengan ancaman itu. Aku menulis kebenaran ‘bukan fitnah / kebohongan’. Bekerja sebagai peneliti dan diberi amanah sebagai wakil direktur organisasi LSM Fahmina Institute Cirebon masa bakti 2002-2004 memberiku ruang untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Kota Cirebon.

Buku perdanaku ini memang membedah sesuatu yang masih dianggap tabu (khususnya oleh pejabat di Kota Cirebon). APBD dan beragam kebijakan Pemerintah Daerah menjadi fokus kajianku. Eko Prasetyo (Direktur Pusham UII Yogyakarta) menyatakan bahwa buku ini seperti sebuah kaca rias yang akan membuat kita tahu wajah sesungguhnya dari sistem demokrasi. Agungnya sistem ini memang seolah-olah hanya ada di atas kertas; karena kita semua tahu, realitas politik yang ada tak lagi mampu berbuat dan menymbang banyak. Rasa kemanusiaan kita seperti ditagih dengan kehadirnya buku yang secara memikat dikasih judul Bukan Kota Wali. Membaca buku ini seperti menghidupkan kembali harapan kita, bukan hanya pada sistem politik yang arif, tapi juga pemimpin politik yang budiman.

Sambutan diberikan juga oleh Danny Setiawan (Gubernur Jawa Barat), yang mengatakan rekaman peristiwa, permasalahan, pendapat, kritik, dan tuntutan masyarakat akan keadilan yang dimuat dalam buku ini pantas menjadi bahan perenungan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah beserta seluruh stakeholders pembangunan Kota Cirebon dan penyelenggara daerah lainnya di dalam proses pemantapan kinerja.

Penerbit buku Kutub Fahmina Yogyakarta mengulas bahwa korupsi telah menjadi candu yang sekali isap maka akan terus menerus melakukan praktik kotor tanpa kapok, meskipun rakyat terlantar di pinggir-pinggir jalan, di kkolong-kolong jembatan, di rumah-rumah kardus, di bawah reklame, lampu merah, dan lain-lainnya. Gaung reformasi yang diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan rakyat tersapu watak kepicikan kaum elit. Otonomi daerah sebagai upaya pemerdayaan rakyat di daerah kentir hanyalah sebuah dongeng anak-anak menjelang tidur, dan ketika rakyat terlelap dalam buaian dongeng si kancil dan buaya, badik penguasa menikam dan mencabik-cabik harapan bangsa. Sehingga banyak masyarakat yang mengalami depresi karena tidak kuat membendung limbah elit daerah yang berperilaku bak raja-raja kecil. Buku ini akan mengungkapkan malpraktik Pemerintah Kota dalam menggerakkan roda pemerintahan. Banyak pos anggaran yang tidak sesuai dengan kontradiksi pokok masyarakat. Dan banyak kebijakan yang tidak sesuai hati nurani rakyat. (Yogyakarta, 19 Februari 2006).

Aku, dan teman-temanku (Faqihuddin Abdul Kodir, Ipah Jahrotunnasipah, dan Obeng Nur Rosyid) menyampaikan keberanian mengkritik lewat sebuah buku, karena kami pikir para pemimpin kita juga mewarisi akhlak Sahabat Abu Bakr ash-Shiddig ra, sang Khalifah pertama yang justru secara terang-terangan meminta kritik disuarakan dengan tegas dan lantang. Buku ini adalah salah satu bentuk komunikasi politik dari kami sebagai rakyat. Juga dari suara-suara rakyat yang kami rekam, selama perjalanan kami menemani mereka menyatakan pendapat, melukis harapan, mendemo keinginan dan melonglong tuntutan. Ini kritik sosial terhadap pemerintah. Kritik untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan.

Ingatlah pesan masyhur Rasulullah SAW “Kerusakan suatu kaum itu diawali ketika elit yang mencuri dibiarkan, tetapi ketika sijelata mencuri dituntut ke pengadilan. Demi Allah, jika putriku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya.” Menurut Thamrin Amal Tomagola, korupsi akan selalu terjadi pada orang-orang yang memiliki sumber daya strategis. Baik politik, ekonomi, maupun budaya. Karena itu, jalan satu-satunya adalah dengan melakukan kontrol yang ketat. Pengawasan dari pihak yang independen, dengan sistem yang membuat orang merasa selalu diawasi dan bisa dibeberkan secara publik.

Buku Bukan Kota Wali yang kutulis berdasarkan riset selama hampir lima tahun di Kota Cirebon ingin menyempaikan pelurusan, dengan mengajak semua pihak introspeksi. Sejauh mana kebijakan sudah mementingkan rakyat banyak. Rakyat jelata, miskin, bodoh, dan mereka yang terpinggirkan. Atau rakyat kebanyakan sebagai pemberi mandat pemerintahan. Ini semua, karena ide pendirian pemerintahan adalah untuk rakyat. Bukan untuk elit, atau para pengusaha, atau tokoh-tokoh tertentu semata. Menurut kami, pemerintah yang baik adalah yang mampu menggunakan kritik rakyat sebagai dasar proses perbaikan kebijakan ke depan. Anggap saja, kami adalah para pengawas gratisan.

Aku, dan teman-temanku tidak sendirian : karena kalaupun bukan kami, kritik juga pasti akan datang dari yang lain. Aku yakin, bagi mereka yang memiliki perspektif pemihakan pada rakyat, pasti akan nyaman dengan catatan-catatan dalam buku ini. Membaca, menikmati, dan merumuskan ulang kesadaran diri. Entahlah … bila mereka yang sebaliknya ?! (Salah satu reaksi yang muncul adalah menuntut aku dan teman-teman akan dipenjarakan, Alhamdulillah … telah berlalu waktu lima tahun lebih tuntutan itu tak berwujud juga).

13589193011607036590

Buku yang ditulis Dewi Laily Purnamasari bersama tiga orang sahabatnya dari Fahmina Institute Cirebon.

Yuk! Aku bedah isi bukunya yah … Buku yang terdiri dari tigabelas bab ini mengambil beberapa judul : (1) Aura Reformasi dan Otonomi; (2) Bukan Kota Wali, Tapi Kota Udang; (3) Belajar dari APBD Gate; (4) Belanja Rakyat dan Belanja Dewan; (5) PKL : Potret Rakyat Kecil di Kota Cirebon; (6) Kebijakan Pendidikan bagi Rakyat Miskin; (7) Pendidikan dan Kesehatan; (8) Menjadi Kepala Daerah; (9) APBD dalam Perspektif Gender; (10) Kebijakan Lingkungan dan Wisata; (11) Pasar Tradisional yang Dilupakan; (12) Mengejar Pendapatan Daerah; (13) Rakyat Tidak Terlelap.

Halaman terakhir buku ini mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Fahmina Institute (aku sebagai salah seorang peneliti) memberikan gambaran dan bukti rakyat memiliki mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang merasa. Terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Daerah. Seringkali penyelenggara pemerintahan menganggap rakyat itu tidak melihat dan tidak mengerti. Survey ini bisa menjadi awal dari upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Seharusnya penyelenggara mengadakan survey sendiri. Melakukan evaluasi untuk mengetahui kinerja masing-masing anggota penyelenggara negara. Evaluasi diperlukan sebagai langkah awal untuk perbaikan dan perubahan. Jika tidak ada perbaikan yang dilakukan, tidak mau mendengar keluhan dari rakyat, sebagai pemilik kedaulatan sekaligus pengguna jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka sesungguhnya para pejabat itu sedang menggali lubang kehancuran mereka sendiri. Rakyat tidak buta dan tidak tuli.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s